Walhi Desak Presiden Tetapkan Status Darurat Bencana
Rabu, 27 Oktober 2010 – 15:22 WIB

Walhi Desak Presiden Tetapkan Status Darurat Bencana
JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Presiden untuk menetapkan Indonesia dalam status darurat bencana. Hal ini karena menurut Walhi, rangkaian bencana ekologis telah terjadi hampir setiap hari dan mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Menyikapi hal itu, menurut Irhash pula, pemerintah diharapkan segera menetapkan situasi darurat bencana dan mengambil langkah keluar dari krisis ini. Lebih jauh, pemerintah hendaknya juga menyiapsiagakan seluruh komponen terkait, serta memberikan informasi valid ke masyarakat sebagai bentuk langkah preventif bencana.
Irhash Ahmady, Manager Desk Bencana Eksekutif Nasional Walhi mengatakan, sejak awal Oktober 2009 saja, tercatat sudah terjadi tujuh kali bencana besar di Indonesia. Bencana itu antara lain berupa banjir di 80 kabupaten/kota (termasuk banjir di Jakarta), serta terakhir tsunami di Mentawai dan letusan Gunung Merapi. Khusus untuk tsunami dan letusan Merapi, jaringan kerja Walhi menurut Irhash, masih belum bisa memastikan jumlah korban jiwa, namun diperkirakan ada 500 orang tewas dan ribuan warga kehilangan aset.
Sementara, mengenai jumlah kerugian akibat banjir, Walhi memperkirakan nilainya mencapai puluhan triliun setahun. "Kerugian akibat banjir di Indonesia setiap tahun mencapai Rp 20,57 triliun, atau setara dengan 2,94 persen APBN 2006," kata Irhash pula, Rabu (27/10), sambil menambahkan bahwa khusus untuk banjir di Jakarta beberapa hari ini, diperkirakan kerugian ekonomi warga mencapai sekitar Rp 9 miliar sehari.
Baca Juga:
JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Presiden untuk menetapkan Indonesia dalam status darurat bencana. Hal ini karena menurut
BERITA TERKAIT
- Berkunjung ke Gampong Jaboi, Menhut Bicara Penguatan Promosi Lokasi Wisata
- Indonesia Hadir di Sidang CPD Ke-58 di New York, Dukung Pembangunan Berkelanjutan
- Pimpinan MPR Respons soal Terbitnya Inpres Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
- Keluarga Korban Sebut RSHS Bandung Belum Minta Maaf Terkait Kasus Dokter Residen Cabul
- PPATK Pastikan Pengawasan Independen di Danantara, Sesuai Standar FATF
- Kemenhan Siap Dukung Prabowo Soal Evakuasi Korban di Gaza