WALHI: Kebijakan Menhut Tak Masuk Akal

JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menilai kebijakan Menteri Kehutanan terkait dengan pernyataannya bahwa Industri pulp dan kertas dapat menggunakan bahan baku kayu dari hutan alam tidak rasional. Kebijakan pemerintah tersebut, menurut Walhi hanya akan meningkatkan bencana ekologis seiring dengan legalisasi pembabatan kawasan hutan alam, sementara upaya rehabilitasi dan reboisasi hutan dan lahan masih sangat jauh dari harapan.

“Menteri Kehutanan mungkin sudah lupa bahwa 72 persen hutan alam Indonesia telah musnah, dan hanya tersisa sedikit kawasan hutan alam yang masih baik di Indonesia, dan oleh Menhut juga akan dihancurkan demi menyelamatkan pengusaha pulp dan kertas” ujar Berry Nahdian Forqan, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, di Jakarta, Senin (12/1).

Merujuk pada data yang dikeluarkan Departemen Kehutanan sendiri, ujar Berry, telah keluar perizinan bagi 222 unit perusahaan hutan tanaman industri (HTI) dengan luas 9,807 juta hektar, sementara hingga 2008 realisasi tanaman HTI baru mencapai 4,3 juta hektar. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya para pengusaha HTI tidak pernah menunjukkan keseriusannya dalam membangun usahanya, serta hanya ingin mengambil kayu dan menyisakan lahan semakin kritis.

“Indonesia juga seharusnya tidak memprioritaskan pembangunan usaha kehutanan skala besar dan luas, seperti hutan tanaman industri, industri pulp dan kertas, serta perkebunan besar kelapa sawit. Karena sebenarnya ekonomi Indonesia lebih ditopang pada usaha-usaha perkebunan rakyat dan komoditas pertanian, dibanding oleh industri pulp dan kertas.” tegasnya.