Wali Kota Denpasar Tekankan Sinergi untuk Wujudkan Kota Berkelanjutan

jpnn.com, DENPASAR - Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengapresiasi sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
Dia menyampaikan hal tersebut dalam apel peringatan HUT ke-237 Kota Denpasar yang diusung dengan tema "Bergerak Bersama Menuju Denpasar Maju".
Pada apel peringatan pagi di Lapangan Lumintang, Jaya Negara menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
"Perayaan HUT merupakan momentum strategis untuk memperkuat rasa memiliki dan kebersamaan di antara masyarakat," kata Wali Kota Jaya Negara.
Wali Kota Jaya Negara mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali, yang telah menyelaraskan program pembangunan dengan prioritas Kota Denpasar.
"Sinergi antara Pemkot dan Pemprov sangat penting untuk mempercepat penanganan permasalahan kota, mulai dari infrastruktur, pengelolaan sampah, hingga kemacetan," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan visi untuk mengoptimalkan potensi UMKM, ekonomi kreatif, serta digitalisasi sebagai upaya agar Denpasar, makin kompetitif di era globalisasi.
Menurut Wali Kota Jaya Negara, strategi ini merupakan bagian dari transformasi kota menuju Denpasar yang maju, aman, dan damai.
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengapresiasi sinergi antara Pemkot) dan Pemprov Bali.
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Ribuan Penari Meriahkan Peringatan Hari Tari Dunia di Denpasar
- Peringatan Hari Otda Nasional, Wali Kota Denpasar Terima 2 Penghargaan, Selamat!
- DPRD Kota Denpasar Apresiasi Capaian Kinerja LKPJ Wali Kota Tahun 2023
- Wali Kota Denpasar Berikan Program Jaminan Sosial & Alat Bantu Dengar Buat Nelayan
- Program TPAKD Kota Denpasar Percepat Keuangan Daerah dan Inklusi