Wali Kota Jambi Tak Setuju Gaji PPPK Dibebankan ke APBD

Ditambahkan Liana Andriani, Kepala BKPSDM Kota Jambi, jika memang sumber dana penerimaan PPPK sekaligus gajinya berasal dari APBD, maka kemungkinan besar tidak akan dilaksanakan Pemkot Jambi. Menurutnya, untuk proses tersebut, Pemkot Jambi tidak memiliki anggaran.

“Kita kan pemerintah daerah tidak menganggarkannya di tahun ini. Jangankan untuk sumber gajinya, untuk proses perekrutan tersebut saja kita juga tidak menganggarkannya. Untuk proses perekrutan juga butuh biaya,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi Husairi, mengatakan, persoalan anggaran pelaksaan tes dan gaji PPPK masih belum menemukan jawaban dari pihak pemerintah pusat dan daerah. Pasalnya pusat menerencakan anggaran yang tak kecil ini kepada daerah, sedangkan pada APBD Jambi sendiri tak ada anggaran yang diperuntukkan untuk ini.

Dalam sosialsiasi pelaksanaan PPPK di Batam (23/1), katanya, belum ditemukan pemecahan soal anggaran yang akan digunakan.

“Itulah yang menjadi problema, kalaupun bisa palingan dianggarkan pada APBD-Perubahan nantinya,” ujar Husairi saat dikonfirmasi.

Untuk itu lah pihaknya hingga kini masih menunggu arahan pusat untuk pelaksanaan tes ini bagi Pemprov Jambi sendiri.

“Padahal sebelumnya juga Kemenpan RB dan BKN sudah undang Gubernur dan walikota dan Bupati se Indonesia untuk anggarkan pelaksanaan tes dan gaji PPPK ini, namun jawabannya tetap sama yakni paling bisa pada APBD-P,” katanya.

Sementara itu untuk usulan kuota yang dibutuhkan Pemprov Husairi juga menyebut pihaknya belum menetapkan jumlah awal. Ini dikarenakan pihaknya baru menerima sosialisasi terlebih dahulu, untuk nantinya menunggu arahan menentukan kuota dan kemudian kuota itu disahkan pula oleh Kemenpan RB .