Wali Kota Jayapura Tolak Pilkada di DPRD

jpnn.com - JAYAPURA - Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tommy Mano, MM mendukung pemilukada oleh rakyat karena dirinya menilai pemilihan oleh rakyat adalah bentuk dari demokrasi dari sebuah negara maju, dan berpihak kepada rakyat ketimbang pemilukada oleh DPRD.

"Saya menolak dengan tegas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengingat ini kan negara demokrasi dan negara yang sudah maju," ungkapnya seperti dilansir dari Cenderawasih Pos (Grup JPNN), Selasa (16/0).

Dikatakannya, demokrasi harus dihormati oleh semua pihak. Hal ini menjadi alasan mengapa dirinya menolak pilkada lewat DPRD karena menurutnya pemimpin harus dekat dengan masyarakat dan dikenal oleh masyarakat serta menjadi figur yang tepat dan punya hati untuk rakyat. "Pemimpin harus membangun sesuai dengan aspirasi  dan kebutuhan masyarakat," kata pria yang akrab disapa BTM ini.

Menurut Tommy Mano seorang pemimpin itu dinilai oleh masyarakat apakah pemimpin itu layak atau tidak dalam memimpin daerahnya. "Kita bisa lihat sekarang ini di kabupaten/kota se-Indonesia dan para bupati/wali kota yang didukung oleh rakyat dan mampu menjalankan amanah dari rakyat," tuturnya.

Lanjut Tommy Mano, dirinya sependapat dengan tanggapan para bupati/wali kota yang disampaikan melalui media-media yang pada intinya mendukung pilkada langsung oleh rakyat. "Kalau pilkada lewat DPRD itu merupakan suatu langkah mundur sehingga saya sepakat dengan apa yang disampaikan ahli pemerintahan dan politik tentang pilkada langsung," lanjutnya.

Wali Kota pertama asal Port Numbay ini menuturkan bahwa sebagai seorang pamong praja dirinya sependapat dengan Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Johan yang menyatakan bahwa mempertahankan pemilihan oleh rakyat itu sangat bagus karena pemerintah adalah wakil rakyat.

"Suara rakyat adalah suara Tuhan sehingga pemimpin yang dipilih itu benar-benar bisa mengayomi dan melayani masyarakat. Masyarakat juga dapat melihat siapa figur yang baik dan siap untuk melayani masyarakat," tuturnya.

Wali Kota yang diusung oleh PDI Perjuangan, PKS dan PKPI ini menegaskan bahwa pilkada langsung harus dilakukan mengingat rakyat memilih pemimpin yang harus melayani masyarat karena keberadaan pemerintah tidak terlepas dari rakyat. "Saya mengajak kita semua mengkampanyekan program-program masyarakat dan jangan saling mendiskreditkan dan provokasi," tegasnya. (yan)