Wali Kota Kendari: TIdak Ada Satu pun Pelayanan Publik Mensyaratkan Kartu Vaksinasi

Terkait tuntutan itu, Wali Kota Sulkarnain Kadir menyampaikan bahwa aturan PPKM lahir dari keputusan pemerintah pusat yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemda dalam hal ini Pemkot  Kendari.

“Kami paham betul akan adanya otonomi daerah, akan tetapi otonomi daerah yang kami pahami ada batasan-batasan yang kemudian kami pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk tidak menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Sulkarnain.

Apabila ada instansi yang mensyaratkan kartu vaksin sebagai syarat pelayanan publik di daerah itu, Sulkarnain mengajak mahasiswa dan masyarakat pada umumnya agar melaporkan kepada dirinya.

"Kalau ada administrasi pemerintahan yang mensyaratkan kartu vaksinasi, laporkan ke saya untuk kemudian kami benahi dan perbaiki. Kalau ada oknum yang memanfaatkan hal tersebut kami  akan berikan sanksi," kata Sulkarnain Kadir. (antara/jpnn) 

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?