Wali Kota Tantang Ombudsman Buktikan Praktek Calo
jpnn.com - MATARAM-Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh membantah adanya calo di sektor pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan publik di Kota Mataram sudah berjalan dengan baik. ”Saya pikir tidak ada itu (calo), jangan hanya katanya, katanya, saja. Tunjukkan buktinya,” kata Ahyar.
Sebelumnya Ombudsman Perwakilan NTB merilis hasil supervisi di sembilan instansi layanan publik. Beberapa di antaranya, instansi lingkup Pemkot Mataram. Hasil supervisi itu menemukan banyak permainan para calo dan pungutan liar. Misalnya, pembuatan izin di Dinas Tata Kota maupun pembuatan akta.
Namun, data tersebut, menurut Ahyar masih belum bisa dibuktikan kebenarannya. Sampai saat ini, ia belum menerima bukti bahwa di beberapa instansi pelayanan publik dipenuhi calo. ”Kalau ada bukti nyata, saya tindak tegas” janjinya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Mataram HM Zaini mengatakan, praktik percaloan yang menggerogoti sektor pelayanan publik merupakan masalah yang sudah sangat parah. Jika tidak ada tindakan konkret, maka percaloan akan merusak sistem pelayanan publik.
Menurutnya, salah satu cara menghentikan praktik percaloan adalah dengan tidak menggunakan jasa mereka lagi. "Sudah saatnya warga tidak lagi menggunakan calo," katanya.
Langkah kecil tersebut memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hanya saja, calo tidak akan bisa berhenti selama ada orang yang menggunakan jasanya.
Selain itu, untuk bisa memberantas praktik percaloan dibutuhkan tindakan kolektif. Semua pihak harus terlibat, sebab percaloan yang terjadi selama ini melibatkan semua elemen masyarakat. Tidak terkecuali para pejabat publik. "Semua kita harus terlibat kalau mau menghentikan percaloan," tegasnya.
Ia mengungkapkan, dalam banyak kasus para calo lahir justru disebabkan adanya permintaan dari warga sendiri. Karena tidak sabar dengan proses dan prosedur pelayanan yang ada. Maka satu-satunya cara adalah dengan memanfaatkan jasa para calo. Seperti pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pembuatan akta kelahiran dan sebagainya. "Kalau tidak ada permintaan dari warga, para calo ini juga tidak akan ada," katanya.
MATARAM-Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh membantah adanya calo di sektor pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan publik di Kota Mataram sudah berjalan
- Spesialis Pencurian Toko Baju Lintas Provinsi Diamankan, Kerugian Rp2 Miliar
- Guru Honorer Supriyani Mengungkap Kisahnya Selama Ditahan di Lapas
- Terjebak dalam Sumur, 4 Orang di Jambi Tewas
- Dukung Asta Cita, Polres Rohil Tebar 7 Ribu Benih Ikan dan Tanam 25 Ribu Bibit Jagung
- Polda Riau Buru Wanita Pemasok Pakaian Bekas di Batam dan Sumatra
- Bertrasformasi Jadi Kota Metropolitan, Semarang Fokus Sediakan Infrastruktur Berkelanjutan