Walikota Bentuk Tim Relokasi GKI Yasmin

“Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sendiri telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikannya. Mahkamah Agung (MA) juga menganjurkan agar GKI mengambil langkah hukum jika merasa tidak puas. Pada intinya, pemerintah ingin agar suasana kondusif bisa tercipta satu sama lain,” terangnya.

   

Dukungan penyelesaian polemik GKI Yasmin juga datang dari wakil rakyat yang menilai langkah presiden cukup bijak dengan tidak ikut campur dalam persoalan daerah. Pasalnya, sejak semula masalah awalnya ada pada perizinan, dan bukan bermaksud untuk melarang ibadah umat beragama tertentu.

   

“Saya sependapat dengan presiden yang meminta agar walikota menuntaskan masalah GKI Yasmin dengan arif dan bijaksana. Hal ini tidak perlu dibawa ke tingkat nasional, cukup diselesaikan di tingkat lokal,” jelas Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jajat Sudrajat.

   

Politisi PKS ini menilai, dialog maupun musyawarah antara Pemkot Bogor, pemerintah pusat dan pihak GKI Yasmin sering dilakukan. Bahkan, dalam pertemuan dengan Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Andi Tanribali Lamo di Ruang Rapat III Balaikota beberapa waktu lalu, pemerintah pusat menyerahkan penyelesaian masalah GKI Yasmin kepada pemkot.