Walikota Bima Arya Tolak Kebijakan Jokowi

BOGOR - Walikota Bogor Bima Arya sedang pusing tujuh keliling. Rencana strategisnya dalam menyelesaikan permasalahan kemacetan di Kota Bogor terancam berantakan. Itu setelah pemerintah pusat ternyata meneruskan proyek Low Cost Green Car (LCGC) atau mobil murah.
    
Kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla ini tentu saja bertentangan dengan program pembenahan transportasi massal di Kota Bogor. Sebagai pemimpin di kota yang masuk dalam kategori termacet di Indonesia, Bima menegaskan tidak setuju dengan berjalannya program mobil murah ini.

“Secara pribadi saya tidak setuju. (kebijakan ini) Bertabrakan dengan urban planing yang sedang kita jalankan sekarang,” ujarnya.
    
Untuk menyikapi program ini, Bima akan membuat kebijakan 'tandingan' seperti disinsentif mobil pribadi dan pemberlakuan sistem electronic road pricing (ERP). Sistem ERP akan memaksa setiap pengendara kendaraan untuk membayar jika melewati jalan yang sudah ditentukan.

Sistem pembayaran ditentukan oleh alat yang dipasang dalam setiap kendaraan. Dengan demikian, diharapkan para pengguna kendaraan pribadi dapat beralih memanfaatkan angkutan umum.
    
“Kita juga bisa terapkan disinsentif tarif parkir dan pajak kendaraan,” tegasnya. Keresahan Bima menyikapi proyek mobil murah beralasan. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil murah hingga Oktober tahun ini sudah mencapai 20.101 unit.
    
Penjualan tersebut mencakup penjualan Toyota Agya, Daihatsu Ayla, dan Honda Brio Satya. Untuk Honda Brio Satya, penjualan baru terjadi pada Oktober dan sudah mencapai 1.320 unit.

Untuk Daihatsu Ayla, penjualan pada September mencapai 4.377 unit dan pada Oktober mencapai 4.929 unit. Sementara itu, Toyota Agya berhasil terjual 4.123 unit pada September dan 5.343 unit pada Oktober.
    
Presiden Direktur Astra Daihatsu Motor, Sudirman, mengatakan bahwa sebanyak 65-70 persen mobil LCGC dibeli oleh konsumen yang berada di Jabodetabek. Tempat kedua disusul oleh pulau Sumatera, berikutnya Sulawesi dan Kalimantan.

"Sama seperti mobil biasa, konsumen terbesar masih di Jabodetabek, disusul kota-kota besar di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan," ucapnya.
    
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, program mobil murah sangat menguntungkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang ingin memiliki mobil pribadi. Selain itu program itu berguna untuk membatasi banyaknya mobil murah luar negeri yang masuk pasar Indonesia.
    
Kepastian itu ditegaskan JK usai menggelar pertemuan dengan Gaikindo kemarin (12/11). JK mengatakan bahwa banyak keuntungan dari program mobil murah bagi masyarakat Indonesia.
 
"Yang pertama yakni pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk bisa membeli mobil," tuturnya.

JK menambahkan, keuntungan yang kedua yaitu untuk melindungi industri otomotif dalam negeri. Dia mengatakan regulasi itu dipertahankan sebagai antisipasi pasar asean terbuka yang akan dimulai tahun depan.

Pria asal Makassar itu mengatakan jika Indonesia tidak diisi mobil murah buatan dalam negeri maka pasar Indonesia akan diserbu mobil-mobil dari luar negeri. Salah satunya dari Thailand.

"Thailand sudah mengembangkan teknologi LCGC. Bunganya nol persen. Kami khawatir tahun depan akan masuk ke Indonesia," jelasnya