Walikota Bima dan Bupati Sumbawa Barat Jadi Target KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang memfokuskan pantauannya terhadap dua kepala daerah yanga da di wilayah NTB terkait

indikasi dugaan korupsi yang telah dilaporkan ke  institusi pemberantas korupsi. Kedua kepala daerah dimaksud adalah Wali Kota Bima, H Nur Latief dan Bupati Sumbawa Barat,  KH Zulkifli Muhadli.

"Untuk saat ini kasus dugaan korupsi Walikota Bima, H Nur Latief masih dalam tahap supervisi dan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB," kata Humas KPK, Johan Budi saat dikonfirmasi JPNN, di Gedung KPK, Rabu (01/04).

Dikatakan Johan Budi, mengingat pihak Kejati NTB masih sanggup untuk melanjutkan penanganan indikasi dugaan korupsi yang melibatkan Walikota Bima, H Nur Latief. Sehingga, kasus tersebut belum bisa dialihkan penanganannya oleh KPK. "Ya kalau memang pihak Kejati NTB masih sanggup, kami belum bisa berbuat apa-apa untuk mengalihkan penanganan kasus ini," ungkapnya.

Johan Budi mengakui, memang beberapa bulan lalu, tim dari KPK sudah turun ke Kota Bima untuk mengumpulkan data-data dan barang bukti (BB) dalam kasus yang menimpa orang nomor satu di Kota Bima itu.