Walikota Galang Dukungan ke Senayan

Di tempat yang sama, Anggota Komite III DPD asal Riau, Maimanah Umar menambahkan, kebutuhan dana rekonstruksi dan rehabilitasi riil yang saat ini dibutuhkan Kota Padang berkisar antara Rp5 hingga Rp6 triliun. Ini jelas tidak akan mampu ditanggung oleh satu departemen saja. Komite III DPD pasti akan mendorong seluruh departemen terkait untuk memprioritaskan pembangunan Kota Padang.

 

"Terutama soal pembangunan infrastruktur pendidikan tinggi yang saat ini masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Yang penting, kami meminta agar Pemko Padang lebih meningkatkan intensitas komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Kota Padang," usulnya.

 

Dia juga merespon positif gagasan Walikota Padang Fauzi Bahar untuk membangun Selter sebanyak 100 buah dalam Kota Padang sebagai titik aman sementara dari ancaman tsunami yang bisa terjadi setiap waktu. "Dalam konteks pembangunan Selter ini kami mengusulkan agar setiap pembangunan kembali kantor-kantor swasta diisyaratkan agar mereka juga ikut membangun Selter di kantor masing-masing. Saya pikir permintaan itu tidaklah memberatkan pengusaha karena Pemko Padang sudah memastikan biaya gratis untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan-bangun kantor swasta yang runtuh," ujar Maimanah Umar.

 

Sedangkan Alirman Sori, Anggota DPD asal Sumbar menegaskan bahwa ketegasan Walikota Padang kepada semua pihak swasta tidak boleh memberhentikan karyawannya merupakan langkah antisipatif dalam membendung potensi tindak kriminal pasca gempa. Demikian juga kebijakan soal memberi tempat usaha bagi usaha kecil menengah (UKM) di kawasan jalan Permindo.