Walikota Makassar Dilapor ke KPK

Dijelaskan pula Harlan, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 38 milyar dalam kerjasama PDAM Kota Makasar dengan PT Traya Tirta. Kata dia, kerugian itu muncul karena adanya indikasi kolusi dan nepotisme. 

"Modus kasus ini tidaklah rumit, hanya pemberian proyek kepada keluarga Walikota Makassar yaitu saudara Abadi Sirajuddin sebagai pimpinan PT Traya Tirta. Dari pemberian proyek kepada PT Traya Tirta, indikasi korupsi kelihatan jelas berupa kolusi dan nepotisme. Model seperti ini hampir terjadi disetiap daerah di Indonesia. Sehingga kasus ini tentu bukanlah kasus yang rumit bagi KPK," katanya. 

Koordinator Aliansi Warga Antikorupsi,  Irfan menambahkan kerugian keuangan negara ini disebabkan karena dokumen pengadaan kerjasama antara PDAM dan PT Traya Tirta direkayasa. Termasuk kata dia, ditemukannya kemahalan biaya operasi dan biaya modal yang ditetapkan oleh PT Traya Tirta terhadap harga air curah.

“Adanya kebijakan Walikota Makassar dalam mengeluarkan izin prinsip kerjasama dan persetujuan tertulis dalam pembayaran uang muka walaupun tidak tercantum dalam rencana kerja anggaran perusahaan yang merugikan keuangan negara dan memperkaya orang lain,” tukas Irfan. (jpnn)