Walikota Mataram juga di KPK -kan

JAKARTA - Selain melaporkan 11 paket proyek Penunjukan Langsung (PL) senilai Rp36 M, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertasi) juga melaporkan Walikota Mataram, HMR, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Orang nomor satu di Mataram itu dilaporkan ke KPK karena diduga menerima uang komisi dari PT.VLI sebelum tender proyek diselenggarakan. Catatan PT.VLI memberi kode khusus atas uang yang dikeluarkan.

Untuk Walikota diberi sandi BESI. Gertasi melaporkan Walikota menerima fee sebesar Rp2.766.763.700. Selain Walikota, ada empat instansi lagi yang diduga ikut kecipratan pengusaha Drs IH dengan total Rp4.878.355.424. Instansi lainnya lagi dimaksud ialah Diknas Kota Mataram.

Diknas diberi sandi PAKU dengan person HS. Dia diduga menerima fee Rp671.450.000. Kemudian, mantan Asisten II dengan sandi CAT, berinisial HM, dia diduga menerima Rp384.006.724.

      

Masih adalagi yang menerima fee yakni dari Dinas PU Kota Mataram. Instansi yang diberi sandi KABEL itu diduga menerima uang sebesar Rp635.000.000. Terakhir, Polda NTB dibersi sandi BOR. Oknum tersebut diduga menerima uang fee senilai Rp420.135.000. "Data yang kami serahkan ke KPK itu akurat. Sekarang tugas KPK memanggil dan mengusutnya. Kami menanti KPK bisa bergerak membersihkan dugaan KKN di Mataram," cetus Darmawan, ketua Gertasi.(gus/sid/jpnn)