Walikota Perempuan Mulai Digoyang

jpnn.com - TEGAL - Sejumlah perwakilan LSM, mahasiswa dan tim pemenangan Tegal Bersinar yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat (Gempur) mendesak kepada Ketua DPD Golkar untuk bisa mencabut dukungan terhadap Siti Masitha yang saat pilkada walikota Tegal diusung oleh partai "beringin rindang" itu.

Mereka menilai, sejak menjadi Wali Kota Tegal terpilih pada 23 Maret lalu hingga kini tidak ada perubahan perbaikan. Bahkan, dinilai pemerintahan sekarang lebih bobrok.

Demikian terungkap saat Gempur melakukan audensi bersama Ketua DPD Golkar di Jalan Betik Kecamatan Tegal Barat, kemarin.

Dalam audiensi tersebut, salah satu perwakilan dari mahasiswa Desky Danu Aji menilai belum adan perubahan dalam pemerintahan sekarang. Namun justru perubahan yang ada yakni perubahan yang dinilai melenceng.

Mereka menuding ada dugaan mafia anggaran, juga maraknya perjudian. "Meski kita tidak bisa menghakimi namun paling tidak itu juga menjadi perhatian. Bukan malah diberikan jabatan. Ketika ada bukti dan bukti itu sempat dipaparkan pada saat demonstrasi, pemerintah malah terkesan menutup mata. Kenapa diam saja. Seharusnya bisa menjadi bahan dan dasar untuk melakukan tindakan selanjutnya,'' beber salah seorang pentolan aksi saat audiensi.

Aktivis yang lain, Agus Slamet, menilai, kurang lebih 40 hari pemerintahan Siti Masitha dan Nur Soleh dinilai tidak ada hal yang positif. Bahkan, seakan-akan tidak ada walkot, pemerintahan tetap berjalan. K

''Situasi yang tidak kondusif ini, lantaran kami melihat di belakang pemerintahan Siti Masita lantaran ada Pemerintahan Bayangan. Yakni masih munculnya, Ketua Tim Pemenangan Amir Mirza, yang membuat kondisi pemerintahan di Kota Tegal ini tidak berjalan dengan kondusif, dan saya anggap sebagai di luar akal yang sehat,'' tegasnya.

Pria yang akrab disapa Guslam itu juga mencontohkan kalau dia (Amir Mirza) sempat mengundang SKPD dan menanyakan soal APBD. Termasuk menanyakan soal komitmennya apa, ketika Siti Masitha dilantik. Dan kondisi ini jelas sudah membuat keresahan karena Amir Mirza tidak punya wewenang dan sudah melakukan intervensi pada internal birokrasi pemda.