Walikota Protes KPK dan BPK
Terkait Masalah 'Fee' dari BPD
Selasa, 26 Januari 2010 – 19:38 WIB
Wakil Walikota Jambi, M Sum Indra, mengaku turut prihatin atas aturan yang berbeda tersebut. Apalagi katanya, lantaran sudah ada korbannya di Jawa Barat. "Kami sudah sepakat (untuk) meminta penegasan dari pusat. Jangan sampai kepala daerah dipenjara gara-gara kebijakan yang berbeda di pusat. Jadi, siapa yang harus kami dengarkan?" tukasnya. (gus/jpnn)
Baca Juga:
JAKARTA - Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa fee (honor) bagi kepala daerah atas jabatannya sebagai dewan pembina di Bank Pembangunan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Bea Cukai Semarang Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Rokok Ilegal ke Kejaksaan
- Ketua MK Prediksi Ratusan Kandidat Bakal Mengajukan Sengketa Pilkada
- Truk Bawa Pendukung Paslon Bupati Tolikara Terbalik, 5 Orang Tewas, Lainnya Luka-Luka
- Terbukti Korupsi Proyek Kereta Api, 2 Mantan Kepala Balai KA Ini Divonis Penjara Sebegini
- DPM Beri Beasiswa Pelajar Berprestasi Kuliah ke China
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Jangan Ada Lagi Guru yang Dipidana