Walikota Takut Warganya Hanya Burung Walet

Dia menjelaskan,  jika perda disahkan dan ada pengusaha yang hendak membuka usaha penangkaran walet bakal diarahkan ke pinggiran kota. “Mereka tidak boleh menolak.” Apalagi,  saat ini para pengusaha belum mau membuka usaha penangkaran walet di pinggiran kota, lantaran takut tidak berhasil. “Coba dulu, baru tahu berhasil tidaknya.”Setidaknya, jika ada salah seorang pengusaha yang berhasil, ia yakin para pengusaha lain bakal ikut. “Yang jelas, dengan di-Perdakan, usaha penangkaran wallet harus berizin dan pengusaha wajib bayar pajak.”

Saat mengurus izin itulah, pihaknya bisa memantau dan mempertimbangkan apakah usaha tersebut memang cocok tempat dan lokasinya. “Kalau tidak cocok tentu tidak kita izinkan dibangun.” Sementara, untuk usaha yang sudah berdiri, juga akan dievaluasi apakah cocok dan diperkenankan atau tidak. “Jika tidak cocok bisa saja kita bongkar,” tegasnya. Nantinya, ada tim yang bakal mengecek ke lapangan soal usaha penangkaran walet tersebut.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang Sumaiyah HZ mengatakan, penyesuaian Perda mengacu pada undang-undang (UU) nomor 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Setelah direvisi, usaha penangkaran sarang burung walet bukan lagi dikenakan retribusi, melainkan pajak dimana saat ini di Metropolis terdata ada sekitar 141 penangkaran di sejumlah kecamatan.

Hanya, dari 141 penangkaran tersebut, belum tentu semuana pengelola. Bisa jadi, beberapa usaha penangkaran tersebut milik satu orang.  “Masih perlu pendataan lebih lanjut. Tugas  unit pelaksana teknis dinas (UPTD) yang ada di tingkat kecamatan. Kita juga akan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Palembang.”