Walk Out Saat PSI Bicara, DPRD DKI Menolak Berubah ke Arah Lebih Baik

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Bung Karno Tri Okta menilai langkah mayoritas anggota DPRD DKI yang melakukan walk out (WO) saat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sedang bicara dalam rapat paripurna sebagai sikap reaksioner dan egois.

Dari sudut komunikasi politik, langkah WO tersebut merupakan pesan simbolik yang bisa menciptakan multitafsir. Khalayak penerima pesan bisa mengartikannya secara beragam.

Tetapi di tengah kemunculan PSI yang menawarkan gagasan progresif, aksi WO oleh partai-partai lain dapat dinilai sebagai tindakan reaksioner atau ketidaksukaan terhadap perubahan yang lebih baik.

Selama ini wakil rakyat dari PSI gencar menyuarakan transparansi dan keterbukaan, khususnya dalam hal pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI.

“Sebagian besar anggota DPRD DKI bertindak reaksioner dan menunjukkan sikap egois atau mengutamakan kepentingannya sendiri,” ungkap Okta yang juga merupakan Direktur Eksekutif Center for Political Communication Studies (CPCS) dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (21/12).

Sebelumnya PSI gencar menolak rencana kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota DPRD DKI dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI 2020. Aksi WO oleh anggota DPRD DKI lainnya diduga merupakan respons terhadap sikap PSI tersebut.

“Sikap mayoritas anggota DPRD DKI yang mendukung kenaikan gaji dan tunjangan disertai langkah WO terhadap PSI kontras dengan kesulitan ekonomi yang dihadapi warga DKI menghadapi dampak pandemi Covid-19,” Okta menambahkan.

Sebaliknya, sikap keberpihakan ditunjukkan oleh Fraksi PSI yang diaktualisasikan dengan mempertanyakan urgensi kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota DPRD DKI.