Walkot Ini Bagi-bagi Sertifikat Tanah di Akhir Masa Jabatan
jpnn.com, PANGKAL PINANG - Wali Kota (walkot) Pangkalpinang M Irwansyah membagikan 777 sertifikat tanah kepada warganya pada Senin (29/1) ini.
Irwansyah yang maju di Pilkada Sumatera Selatan sebagai calon wakil gubernur ini mengatakan, pemberian sertifikat itu sebagai bukti kepeduliannya warga di akhir masa jabatan.
“Warga Pangkalpinang harus mendapatkan pelayanan publik secara maksimal. Sekarang tidak ada lagi kecemasan untuk masyarakat Pangkalpinang mengenai status kepemilikan tanahnya,” kata dia di Pangkalpinang.
Dia yang berpasangan dengan Aswari Rivai ini menambahkan, dengan pemberian sertifikat itu, Pemkot Pangkalpinang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Berkat kerja keras ini, Pangkalpinang mendapatkan penghargaan dari Menpan RB untuk Role Model Pelayanan Publik,” imbuh pria yang karib disapa Wawan ini.
Dia menyebutkan, pembagian sertifikat tanah adalah program nasional yang menjadi salah satu target dalam kepemimpinannya di Pangkalpinang. Hal itu juga sebagai bentuk dukungan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya ikhtiar bekerja melayani masyarakat itu harus hingga tuntas. Ini juga sebagai wujud pemkot untuk terus mendukung keberhasilan program pemerintah pusat,” imbuh dia.
Diketahui Presiden Jokowi selama ini rajin bagi-bagi sertifikat tanah dengan nama program proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).
Wali Kota (walkot) Pangkalpinang M Irwansyah membagikan 777 sertifikat tanah kepada warganya pada Senin (29/1) ini.
- Sebaiknya Menteri AHY Serius Mempertimbangkan Masalah di Bombana Ini
- BPN Kabupaten Bogor 1 Buka Suara Soal Warga Sulit Urus Sertifikat Tanah
- Sebut Urus Sertifikat Tanah di Kabupaten Bogor Sulit, Hengki: Saya Sudah Habis Hampir Rp 1 Miliar
- Resmikan Layanan Elektronik di Banten, Menteri AHY: Birokrasi Harus Semakin Responsif
- Menteri AHY Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik Kepada Masyarakat Banten
- Sertifikat Tanah Milik Warga Sunter Jaya Terblokir di BPN, Legislator Jakarta Minta Menteri AHY Turun Tangan