Wamen Akui Riset Balitbang Lemah

BOGOR - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Pendidikan, Musliar Kasim mengakui bahwa riset yang telah dilakukan oleh pemerintah khususnya Kemdikbud kurang maksimal. Sehingga, hasil yang diberikan kurang mendalam dan belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kementerian.

"Riset-riset dalam menentukan suatu kebijakan di kementerian tentunya sudah dilakukan sejak dulu. Akan tetapi,  memang kurang mendalam dan tidak sesuai yang kita inginkan," ungkap Musliar ketika ditemui usai  membuka acara Lokakarya Nasional bertema Penajaman Peran dan Fungsi Balitbang Dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (22/10).

Musliar menyebutkan, salah satu contoh kebijakan  di Kemdikbud yang perlu dilakukan riset atau penelitian ulang adalah mengenai penyaluran dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ia mengakui, nilai atau besaran biaya pendidikan di semua daerah tidak bisa disamakan. Maka dari itu, pemerintah pusat selain harus mendapatkan keakuratan data, juga harus menggalakkan daerah untuk menyalurkan BOS Daerah (BOSDA). "Ini yang memang perlu dilakukan riset atau penelitian ulang," ujarnya.

Dijelaskan, saat ini  Bupati/walikota kerap kali  menjanjikan pendidikan gratis. Namun ternyata pendidikan gratis itu hanya mengharapkan dari pemerintah pusat atau BOS nasional dan pemerintah daerah tidak mau menyalurkan BOSDA dengan alasan 70 persen APBD sudah dihabiskan untuk biaya birokrasi, dan 30 persen sisanya untuk pembangunan infrastruktur.