Wamen Akui Riset Balitbang Lemah

"Padahal, kalau BOSDA ada, pendidikan di daerah itu bisa lebih memadai. Nah, kalau sekarang BOS ditopang 100 persen, berarti kan biayanya sudah gratis. Pemda tetap harus memberikan BOSDA, setidaknya untuk menopang biaya-biaya di luar BOS nasional. Bagaimanapun daerah tetap harus berkontribusi terhadap pendidikan," paparnya.

Mantan Rektor Universitas Andalas (Unand) ini juga melihat bahwa tidak semua daerah mau menyalurkan BOSDA. Maka itu, daerah-daerah yang tidak menyalurkan BOSDA , lanjut dia, harus dikritik. "Harus dikritik itu.  Mengapa tidak menyalurkan?," tukasnya.

Dikatakan,  sebenarnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) sudah ada draft aturan mengenai BOSDA,  akan tetapi belum selesai karena masih belum ada kesepakatan. "Ini juga yang sedang diperjuangkan Mendagri. Ketika seorang Bupati tidak perform atau  tidak melakukan BOSDA ini, harus ada sanksinya. Jika sanksinya pencopotan jabatan, Pemda mengatakan,  Mendagri tidak punya hak untuk memberhentikan kepala daerah karena sesuai dengan UU mengenai Pemda. Nah, berarti UU itu harus perlu direvisi juga," terang mantan Irjen Kemdiknas tersebut.

Ia pun menganggap bahwa  selama ini kebijakan-kebijakan di daerah hanyalah produk-produk politik saja. "Ini yang harus ditelaah kembali. Jadi intinya, di mana saja, di negara mana saja, harus menggunakan riset dalam menentukan atau menyusun kebijakan. Kalau di luar negeri, orang-orang Litbang itu yang paling terpandang, karena mereka yang menentukan arah pemerintahan," tegasnya. (cha/jpnn)