Wamen ATR/BPN: Reforma Agraria Perlu Pelibatan Lintas Sektoral

Dia menargetkan dalam setahun ke depan GTRA dapat merencanakan program kerja, dan melanjutkan pembuatan prototipe dan model-model eksekusi program yang telah direncanakan tersebut. Harapannya pada tahun 2024 semua proses itu sudah selesai sehingga bisa dilaksanakan oleh pemimpin selanjutnya.

"Tentunya masyarakat juga harus tahu, apa yang sudah kita lakukan belakangan ini sehingga kegiatan pelaksanaan Reforma Agraria juga perlu didokumentasi secara baik," jelas Surya Tjandra.

Dalam talkshow tersebut, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan pembangunan di daerahnya sudah dimulai sejak tahun 2012. Salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat adat sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua.

"Pembangunan ini sudah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 14B di mana negara mengakui masyarakat adat," ujar Mathius.

Dalam kepemilikan tanah di Papua, masyarakat adat dengan tanahnya tidak dapat dipisahkan. Pemprov Papua juga telah membentuk tim khusus terkait pemetaan pertanahan guna melakukan pendaftaran tanah milik masyarakat adat.

"Selain itu, Pemerintah Provinsi bersama Kantor Pertanahan setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat serta civitas academica sudah membentuk Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA), yang direspons positif oleh kalangan masyarakat adat," kata Mathius Awoitauw.

Kegiatan Reforma Agraria tidak bisa lepas dari aset reform dan akses reform, yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Esensi Reforma Agraria adalah indigenous genius /kejeniusan asli.

"Jadi, yang namanya kepintaran itu tidak bisa dinilai dari gelar seseorang tetapi bagaimana manusia itu bisa blended dengan lingkungannya, sehingga Reforma Agraria ini bergantung pada orangnya," kata pegiat pemberdayaan masyarakat dari Provinsi Yogyakarta Rika Fatimah.