Wamen ESDM Ajak KPK Pelototi Korupsi Sektor Migas
Senin, 26 November 2012 – 20:02 WIB
JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rudi Rubiandini hari ini (26/11) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan, tujuan kedatangannya untuk berkoordinasi dengan KPK dalam pemberantasan korupsi di Kementerian ESDM. Apalagi, tuturnya, selama ini kepercayaan masyarakat pun berkurang pada Kementerian ESDM. "Betul ada sesuatu yang dibenahi ada sesuatu yang perlu diklarifikasi. Contoh ketika tiga pihak tadi memberikan informasi dan klarifikasi terlihat ada perbaikan, artinya dari persepsi KPK juga ada perbaikan. Jadi ada informasi yang terlalu ekstrem tapi setelah diterangkan tidak seperti itu," sambungnya.
"Kita membicarakan tentang masa depan energi dan kedaulatan energi di Indonesia, baik dari sisi peraturan undang-undang sampai bagimana memulainya. Kami punya kesimpulan kelihatannya memulainya dari hal yang kecil yaitu urusan korupsi-korupsi yang terjadi baik dari Kemen ESDM maupun di Pertamina, dan kementerian lain. Dengan membersihkan korupsi kepercayaan masyarakat akan meningkat sehingga," kata Rudi, di Jakarta, Senin.
Menurut Rudi, pihaknya akan memulai kerjasama dengan KPK melalui nota kesepahaman (MoU) guna membongkar bersama-sama adanya dugaan kasus korupsi pada sektor ESDM. Dalam hal ini, ia mengaku telah membenahi sejumlah titik rawan penyimpangan sebagaimana rekomendasi KPK.
Baca Juga:
JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rudi Rubiandini hari ini (26/11) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BERITA TERKAIT
- Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi Belum Optimal, Setara Institute Gelar Workshop di Sulsel
- BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan ke Ahli Waris Kru tvOne yang Meninggal Kecelakaan di Tol Pemalang
- KOPRI Dorong Adanya Ruang Aman untuk Perempuan dan Anak di Tempat-Tempat Ini
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Kabel Udara di Jakarta Semrawut, Ongen Sangaji Usulkan Pembentukan Pansus di Komisi A
- Tokoh Masyarakat Banten Minta PSN PIK 2 Jangan Dipolitisasi