Wamen tak Masuk DPT, Jurkam Jokowi Berang

"Hak untuk memilih merupakan hak konstitusional warga negara. Penghilangan hak memilih merupakan kejahatan demokrasi.  Satu orang warga tidak terdaftar saja menunjukkan penurunan kualitas demokrasi. Lebih-lebih di DKI disinyalir ada puluhan ribu warga yang tidak bisa memilih," kata Dewi.

Ia mengaku menerima laporan dari Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Eko Prasojo yang namanya tidak tercantum di DPT.

Anggota DPR Komisi VIII, Ina Amaniah,  juga melaporkan tidak menerima kartu pemilih. "Semua warga DKI sedang resah. Kecurangan ditengarai makin terlihat sistemik. Jika Wamen dan anggota dewan saja dicurangi bagaimana dengan rakyat biasa? ini bisa dikategorikan kejahatan politik," katanya.

"Kami menghimbau semua calon agar mewaspadai kejanggalan dan kecurangan yang dilancarkan pihak tertentu," imbuhnya.