Wamen Viva Yoga Tegaskan Pemerintah Ingin Wujudkan Swasembada Daging dan Susu

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan dalam mewujudkan swasembada daging diperlukan kolaborasi, sinergi, dan dukungan lintas kementerian hingga lembaga.

Wamen Viva Yoga menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada daging dan susu.

"Komitmen tersebut didukung dengan potensi yang ada di kawasan transmigrasi yang memiliki lahan yang luas dan pakan dari alam yang melimpah," kata Wamen Viva Yoga, Selasa (21/1).

Dia menyebut sub sektor peternakan diakui memiliki peran strategis.

Menurut dia peran strategis yang dimiliki adalah penyedia protein hewani, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, penggerak ekosistem perekonomian pedesaan, kawasan, dan regional.

Mengembangkan peternakan sapi, menurutnya mempunyai peluang pasar yang potensial apalagi untuk mendukung makan bergizi gratis (MBG).
Dia menjelaskan daging sapi secara nasional mencapai 0,37 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional mencapai 0,77 juta ton.

“Jadi, ada gap kebutuhan sebanyak 0,4 juta ton," ujarnya.

Demikian pula produksi susu nasional 1 juta ton, sementara kebutuhan nasional mencapai 4,7 juta ton. “Masih kuranag susu sebanyak 3,7 juta ton," ujar mantan anggota Komisi IV DPR itu.

Untuk mewujudkan swasembada daging dan susu tadi, menurut Viva Yoga, perlu dilakukan peningkatan benih, bibit, dan optimalisasi reproduksi pengembangan klaster dan penguatan kelembagaan peternak sapi, peningkatan kompetensi dan manajemen pemeliharaan sapi.

"Optimalisasi penyerapan susu dan daging dalam negeri melalui penguatan kemitraan antara industri dan peternak”, ujar Pengurus HKTI di bawah Pimpinan Ketua Umum Prabowo Subianto pada masa itu.

Membangun peternakan sapi di kawasan transmgrasi ditegaskan oleh pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu sangat memungkinkan apalagi transmigrasi sebagai salah satu program pembangunan nasional saat ini pembangunan yang ada dikolaborasikan dengan berbagai kementerian.

“Kementerian Transmigrasi dalam membangun kawasan transmigrasi tak hanya berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian namun juga dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kesehatan, serta kementerian teknis lainnya," ujarnya.

“Pembangunan yang dilakukan secara kolaborasi dan terintegrasi ini membuat apa yang Kita lakukan menjadi lebih efisien dan efektif," tuturnya.