Wamena Rusuh, Pemerintah Lakukan Pembatasan Internet
jpnn.com, WAMENA - Pemerintah memberlakukan pembatasan internet layanan data telekomunikasi di Kabupaten Wamena, Provinsi Papua, mulai Senin 23 September 2019 sejak pukul 12.30 WIT.
"Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Wamena setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, pemerintah memutuskan melakukan pembatasan sementara," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, Senin.
Pembatasan layanan data tersebut akan diberlakukan hingga suasana di Wamena kembali kondusif dan normal.
"Hanya layanan data, masyarakat tetap bisa berkomunikasi menggunakan layanan suara dan pesan singkat atau SMS," kata dia.
Pemerintah kembali mengimbau semua orang agar tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial.
"Agar proses pemulihan kembali situasi dan kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Wamena berlangsung cepat," katanya.
Pada Senin ini pula, Kapolda Papua Irjen Polisi Rudolf A Rodja di Abepura menyampaikan kepolisian sedang memburu penyebar hoaks atau informasi tidak benar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, yang memicu terjadinya demonstrasi anarkis di daerah itu.
"Kami akan cari," kata Kapolda Rudolf A Rodja.
Pembatasan internet tersebut akan diberlakukan hingga suasana di Wamena kembali kondusif dan normal.
- 9 Warga Tewas Setelah Isu Penculikan Anak Berujung Kerusuhan, Wamena Mencekam
- Ketularan China, Negara ASEAN Ini Awasi Perilaku Warganya di Internet
- Jokowi Divonis Melanggar Hukum di Papua, Sukamta: Ini Pelajaran
- Tak Ada Pembatasan Internet Saat Peringatan HUT OPM, Tetapi Ada Syaratnya
- Presiden Jokowi Datang Khusus ke Wamena, Ini Jadwalnya
- 500 Warga Perantau Jatim Pilih Tinggalkan Wamena