Wamenkes: Uang BPJS Bisa untuk Operasional RSUD

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakui masih ada dana Jamkesmas yang belum dibayarkan ke RSUD dr Pirngadi Medan. Dikabarkan, dana Jamkesmas yang belum dibayarkan mencapai Rp11 miliar.

Wakil Menkes Ali Gufron Mukti tidak berani memastikan kapan dana tertunggak itu akan dibayarkan. Dia hanya memastikan, besaran anggaran Jamkesmas yang tertunggak baru akan dilakukan saat pembahasan Perubahan APBN (P-APBN), yang biasanya digelar bulan Juni.

Dengan demikian, jika pembahasan anggaran mulus, dana tertunggak baru bisa dibayarkan setelah Juni 2014.

"Nanti diharapkan dibahas di APBN Perubahan. Memang ini pas pemilu, jadi agak terkendala," terang Ali Gufron kepada JPNN kemarin (20/5).

Meski demikian, Ali mengatakan, bukan berarti RSUD Pirngadi terhenti operasionalnya. Pasalnya, kata Ali, untuk Januari hingga Mei ini, kalau klaimnya sudah diajukan, maka pasti sudah dibayar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Namun diakui, jumlah dana dari BPJS andai klaim Januari-Mei sudah diajukan dan dibayar, jumlahnya belum seberapa. Menurut Ali, jumlah yang besar memang yang belum dibayarkan, sebagai tunggakan tahun lalu. "Kalau sudah dibayar BPJS, itu bisa untuk operasional sementara RSUD," kata Ali.

Apa saja kendalanya sehingga tertunggak dalam jumlah besar? Selain karena para anggota DPR sedang sibuk urusan pemilu, lanjut Ali, juga karena perlu proses audit terlebih dahulu terhadap dana Jamkesmas yang sudah digunakan sebelumnya. Jika hasil audit sudah klir, barulah akan dibahas dan dicairkan untuk klaim selanjutnya.

Dia juga mengatakan, apa yang dialami oleh RSUD Pirngadi Medan, juga dialami oleh banyak RSUD di banyak daerah. "Jadi kasusnya memang merata," ujarnya.