Wamenkum HAM Sebut Edhy dan Juliari Layak Dituntut Hukuman Mati, Begini Kata Ali Fikri

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej yang menyebut dua mantan menteri yang tersandung kasus pidana korupsi di tengah masa pandemik COVID-19 layak dituntut hukuman mati.

Keduanya yakni mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang berstatus tersangka kasus suap benur dan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terkait kasus suap bansos.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut sangkaan pasal yang diterapkan dalam kasus suap perizinan ekspor benih lobster (benur) dan pengadaan bansos saat ini masih berkaitan dengan dugaan penerimaan suap.

"Penanganan perkara oleh KPK dalam perkara dugaan suap benur di KKP dan bansos di Kemensos, saat ini pasal yang diterapkan terkait dengan dugaan suap yang ancaman hukuman maksimalnya sebagaimana ketentuan UU (Undang-Undang) Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) adalah pidana penjara seumur hidup," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/2).

KPK, lanjut dia, memahami harapan masyarakat terkait penyelesaian kedua kasus tersebut, termasuk soal hukuman bagi para pelaku-nya.

"Benar, secara normatif dalam UU Tipikor terutama Pasal 2 ayat (2) hukuman mati diatur secara jelas ketentuan tersebut dan dapat diterapkan. Akan tetapi bukan hanya soal karena terbuktinya unsur ketentuan keadaan tertentu saja untuk menuntut hukuman mati. Namun tentu seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) juga harus terpenuhi," tuturnya.

Ia juga menyampaikan hasil tangkap tangan yang dilakukan KPK terkait dua kasus tersebut diawali dengan penerapan pasal-pasal dugaan suap.

Namun, ia memastikan pengembangan kasus itu sangat dimungkinkan seperti penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor bahkan penerapan ketentuan UU lain seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).