Wamentrans Viva Yoga Sebut Menko AHY Ingin Transmigrasi Ideal jadi Proyek Percontohan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong agar kawasan transmigrasi yang berada di berbagai provinsi terus dibangun, direvitalisasi.

Sebab, menurut Menko AHY, kehadiran kawasan tersebut telah menghadirkan pertumbuhan ekonomi baru.

Pernyataan Menko AHY tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi yang menghadiri rapat koordinasi kementerian teknis yang digelar di Kantor Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (8/1).

“Mas AHY juga ingin menghadirkan pusat-pusat kawasan transmigrasi ideal yang selanjutnya menjadi pilot project (proyek percontohan) dari Kemenko IPK," kata Wamentrans Viva Yoga dalam keterangannya, Kamis (9/1).

Wamentrans Viva Yoga mengatakan untuk merealisasikan apa yang didorong Menko AHY tersebut, kementerian teknis yang di bawah Kemenko IPK, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian ATR/BPN sepakat untuk mengintegraskan program-program kerja.

“Integrasi program kerja antarkementerian merupakan langkah yang tepat agar pembangunan di kawasan transmigrasi menjadi lebih efektif dan efisien termasuk dalam segi anggaran," ujar Wamentrans Viva Yoga yang ikut dalam rakor tersebut mendampingi Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman.

Pria yang sekarang juga menjabat Wakil Ketua Umum PAN itu mengatakan dengan integrasi ditambah sinkronisasi dan sinergi, program transmigrasi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional akan menjadi lebih baik, apalagi ditopang dengan anggaran dari seluruh kementerian.

“Dalam rapat koordinasi, kami juga menyisir program-program kerja kementerian teknis agar tidak tumpang tindih," tambahnya.

Dia menyebut dalam pembangunan yang terintegrasi di kawasan transmigrasi, terkait infrastruktur, irigasi, perumahan, perhubungan, status lahan, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya akan dibangun oleh kementerian teknis terkait.

“Dengan pola demikian kelak bila ada masalah, misalnya soal tanah, bisa kita selesaikan dengan cepat dengan Kementerian ATR/BPB," terang mantan anggota Komisi IV DPR itu. (mrk/jpnn)