Wanda Hamidah Laporkan Kekayaan ke KPK

Melaporkan kekayaan memang merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No 28 tahun 1999. Bahkan saat kunjungan Menteri Keuangan (Menkeu) ke KPK, beberapa pekan lalu, sempat diwacanakan bahwa yang wajib mengisi berkas LHKPN bukan hanya pejabat negara dan pegawai berpangkat eselon I, melainkan juga seluruh pegawai negeri lainnya.

Pasalnya, dalam kasus Gayus misalnya, walaupun yang bersangkutan masih tergolong pegawai berpangkat rendah, namun kekayaannya ternyata cukup fantastis. "Dari situ nanti kelihatan, dan dapat dibandingkan, antara kekayaan yang dimiliki, dengan profiling seorang pegawai," tukas Haryono Umar, salah seorang Wakil Ketua KPK, belum lama ini. (mur/jpnn)