Wanita dan Anak-Anak Tewas Dibakar, PBB Tunjuk Hidung Militer Myanmar
jpnn.com, SINGAPURA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta pihak berwenang Myanmar untuk menyelidiki laporan pembunuhan terhadap 35 warga sipil yang menurut para aktivis oposisi dilakukan oleh tentara pemerintah.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat Martin Griffiths mengatakan ada laporan yang dapat dipercaya bahwa warga sipil, termasuk setidaknya satu anak, dipaksa keluar dari kendaraan, dibunuh, dan dibakar.
Griffiths tidak menjelaskan mengapa dia menganggap laporan itu dapat dipercaya.
"Saya ngeri dengan laporan serangan terhadap warga sipil. Saya mengutuk insiden menyedihkan ini dan semua serangan terhadap warga sipil di seluruh negeri, yang dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional," kata dia dalam sebuah pernyataan.
Griffiths menyerukan penyelidikan "menyeluruh dan transparan" sehingga para pelaku dapat diadili.
Militer Myanmar belum mengomentari pembunuhan di dekat Desa Mo So di Negara Bagian Kayah pada Jumat (24/12) itu. Panggilan telepon ke juru bicara junta Zaw Min Tun juga tidak dijawab.
Media pemerintah melaporkan pada Minggu (26/12) bahwa tentara telah menembak dan membunuh sejumlah "teroris dengan senjata" di desa itu. Namun, laporan tersebut tidak menyebut apa pun mengenai warga sipil.
Kedutaan Besar Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah unggahan di Twitter bahwa mereka "terkejut dengan serangan biadab ini".
Laporan yang dapat dipercaya menyebutkan warga sipil, termasuk setidaknya satu anak, dipaksa keluar dari kendaraan, dibunuh, dan dibakar.oleh militer Myanmar
- Kunjungi Markas PBB, Fraksi PKS DPR Perjuangkan Nasib Anak-Anak Gaza Korban Agresi Israel
- Pj Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin Beri Penghargaan kepada Para Wajib Pajak Terbaik
- Mengenal Jaringan Internasional Rantastia Nur Alangan, Oh Ternyata
- Rantastia Nur Alangan Ungkap Dukungan Dr. Ram Krishna untuk UIPM
- Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Delegasi, Raja Juli Mendampingi Hashim ke Forum COP29
- Dituding Jenderal Gadungan, CEO UIPM Tunjukkan Bukti Undangan Resmi PBB