Wanti-wanti Tidak Rekrut Guru Honorer Baru
Jika Terpaksa, Harus Teken Surat Pernyataan
Rabu, 29 Februari 2012 – 08:34 WIB

Wanti-wanti Tidak Rekrut Guru Honorer Baru
DEPOK - Mumpung bertemu dengan kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota seluruh Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewanti-wanti supaya tidak ada lagi rekrutmen guru honorer. Sebab pemerintah tidak lagi mentoleransi pengangkatan tenaga honorer, termasuk guru, menjadi CPNS.
Wejangan ini disampaikan langsung oleh Wakil Mendikbud bidang Pendidikan Musliar Kasim saat menutup Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2012 di depok kemarin (28/2). Musliar meminta, seluruh sekolah, terutama negeri tidak merekrut tenaga honorer baru. Meskipun hanya satu orang saja.
Mantan rektor Universitas Andalas, Padang, menjelaskan, keberadaan guru honorer yang sekarang membludak dan menuntut diangkat menjadi CPNS diawali dari rekrutmen sedikit demi sedikit. "Akhir-akhirnya bisa banyak, dan memiliki kekuatan besar untuk menuntut kepada pemerintah," tutur Musliar.
Sebagaimana diketahui, saat ini ada 76 ribuan tenaga honorer yang digaji dari APBN atau APBD menuntut diangkat langsung jadi CPNS. Selain itu juga ada 600 ribuan tenaga honorer yang digaji non APBN atau APBD yang menuntut kejelasan pengangkatan CPNS.
DEPOK - Mumpung bertemu dengan kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota seluruh Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
BERITA TERKAIT
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD