Wantimpres Didesak Nasehati SBY
Jumat, 10 Mei 2013 – 18:34 WIB

Wantimpres Didesak Nasehati SBY
JAKARTA - Tokoh lintas agama dan aktivis pendukung kebebasan beragama mendesak Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk memberikan nasehat pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait adanya penyelesaian secara menyeluruh kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kebebasan beragama.
Selain itu mereka juga meminta Presiden menolak penghargaan World Statesman 2013 dari Appeal Of Conscience di New York. Penghargaan itu diberikan untuk orang yang mendukung nilai-nilai toleransi, peneerimaan keberagamaan beriman dan kepercayaan. Sedangkan, SBY dianggap belum layak menerima penghargaan itu.
"Wantimpres seharusnya punya kewenangan untuk memberikan pertimbangan pada Presiden. Jika masalah kebebasan beragama ini tidak selesai juga, sampai lima tahun ke depan, negara ini akan terus ada kekerasan pada kaum minoritas," ujar Peneliti Setara Institute Bonar Tigor Naipospos dalam aksi damai dan audiensi di depan kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Jumat, (10/5).
Hal tersebut disampaikan Bonar di hadapan Anggota Wantimpres Albert Hasibuan yang menyambut kedatangan para tokoh dan aktivis itu. Dalam hal ini, kata dia, sudah sepatutnya Wantimpres memberikan pertimbangan yang objektif kepada Presiden agar menolak penghargaan di New York itu.
JAKARTA - Tokoh lintas agama dan aktivis pendukung kebebasan beragama mendesak Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk memberikan nasehat
BERITA TERKAIT
- Tokoh Masyarakat: Mau Ramadan, Jangan Saling Serang Soal Pagar Laut Tangerang
- Versi Pimpinan Komisi VI, Danantara Bakal Dikelola Profesional dan Bisa Diaudit
- Mendiktisaintek Brian Yuliarto Mendorong Pembentukan Dewan Insinyur
- KPPU Pantau Kenaikan Harga Bawang Putih
- Ramadan 2025, Sahabat Yatim Luncurkan Program untuk Bahagiakan Anak Yatim
- Legislator PDIP Minta Danantara Tak Kena Intervensi Politik, Biar Tidak Seperti 1MDB