Wantimpres Usul RUU BPJS Diganti Perpu Jamsosnas
Selasa, 12 Juli 2011 – 18:40 WIB
JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Siti Fadilah Supari, menegaskan, bahwa lebih baik Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Jaminan Sosial Nasional (Jamsosnas). Menurutnya lagi, Jaminan Sosial merupakan program seluruh rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan umum, sesuai dengan amanah konstitusi. "Pemerintah harus melaksanakan secara penuh tanggungjawab dan transparan," katanya. (boy/jpnn)
"Ini wujud hak sosial masyarakat dan wujud tanggungjawab pemerintah melindungi rakyat sesuai perintah konstitusi," ujar Siti Fadilah yang juga mantan Menteri Kesehatan itu, kepada pers, di Jakarta, Selasa (12/7).
Menurut dia, jaminan sosial itu merupakan hak rakyat, yang harus dibayar oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) . "Tidak perlu memotong gaji buruh, PNS dan lain-lain," ungkap dia.
Baca Juga:
JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Siti Fadilah Supari, menegaskan, bahwa lebih baik Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pertama di Indonesia, Asosiasi Mahasiswa China di President University Resmi Berdiri
- Tegas, Pertamina Hentikan Operasi SPBU Nakal di Yogyakarta
- BNPT Dorong Kolaborasi Multipihak untuk Cegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
- Jamin Keselamatan Kerja, Penjabat Gubernur Jateng Pastikan Petugas Adhoc Dalam Pilkada Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
- TNI Tegaskan tak Ada Ampun Bagi Prajurit Terlibat Judi Online
- Mendes Yandri Susanto Berharap Desa Memaksimalkan Potensi Unggulan