Wapres Akui Pidato SBY Kampanye Politik
![Wapres Akui Pidato SBY Kampanye Politik](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
jpnn.com - JAKARTA- Tudingan FPDIP pemerintah telah memanfaatkan momentum Pidato kenegaraan untuk kampanye politik ditanggapi dingin oleh wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia juga tidak membantah tudingan itu. Sebaliknya, ia mengakui bahwa pidato itu merupakan bagian kampanye pemerintah untuk 2009 mendatang.
‘’Politik itu, kalau tidak kampanye lalu apa?’’ ujar Kalla balik bertanya kepada wartawan. ‘’Pemerintah menyampaikan apa yang sudah dilakukannya itu juga kampanye. Sedangkan, kalau kampanyenya bukan pemerintah, pidatonya akan ini akan itu. Dan kalau pemerintah, apa yang telah dilakukan, dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Wajar-wajar saja. Apanya yang salah,’’ jelas Jusuf Kalla di Jakarta Jumat (15/8).
Meski mengakui telah memanfaatkan sebagai ajang kampanye politik, tetapi Kalla membantah penilaian yang menyatakan RAPBN 2009 sekedar memberikan pencitraan untuk mengambil hati rakyat. Apalagi, menyampaikan hal yang tidak jujur.
‘’Pemerintah hanya menjelaskan apa adanya. Bahwa kemudian itu menimbulkan citra yang baik, ya itulah hasil kerja kami selama empat tahun,’’ ujar Jusuf Kalla sembari menebar senyum khasnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden justru balik mengkritik para pengkritiknya. Menurut Wakil Presiden, banyak pengkritik yang berpikiran salah. Mereka, lanjutnya, selalu mengkritik dan hanya berpikir masalah kemiskinan, hanya menyebut yang susah-susah saja. ‘’Sehingga kesannya Indonesia ini seperti Neraka saja,’’ kembali Jusuf Kalla menebar senyumnya.
Selain itu, Wapres Jusuf Kalla juga menjelaskan angka penurunan pada pembangunan infrastruktur. Menurutnya, proyek infrastruktur tidak hanya dibiayai oleh APBN atau APBD, tetapi juga ada yang dibiayai swasta dengan jaminan pemerintah. ‘’Seperti pembangunan pembangkit listrik yang mencapai Rp. 90 triliun, maupun jalan tol, pelabuhan atau PDAM adalah proyek –proyek swasta yang dijamin oleh pemerintah. Nilai keseluruhannya mencapai Rp.300 Triliun,’’ tandasnya. (aj/JPNN)
JAKARTA- Tudingan FPDIP pemerintah telah memanfaatkan momentum Pidato kenegaraan untuk kampanye politik ditanggapi dingin oleh wakil
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Komite I DPD Apresiasi Langkah Menteri Nusron Wahid Menyelesaikan Kasus Pagar Laut
- Staf Anggota DPR Hafisz Thohir Mangkir dari Panggilan KPK
- 4 Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Mbak Ita Ternyata....
- Danone Indonesia dan MPKU Muhammadiyah Gelar Edukasi Akbar Sekolah Sehat
- Pengamat Sebut KPK Harus Lanjutkan Kasus Hasto, Jangan Jadi Alat Barter Kekuasaan
- KPK Sebut Hevearita Gunaryanti Mangkir Lagi, Kali Ini Tiba-tiba Belok ke RS