Wapres Anggap Pansus Asap Merepotkan Menteri Saja

jpnn.com - JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mempermasalahkan ide DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) penanganan asap. Hanya saja, jika Pansus itu dibentuk maka hanya untuk bertanya pada menteri-menteri. Karena itu, JK menganggap hal tersebut sedikit merepotkan menteri, bahkan membuang waktu saja.

“Kalau hanya untuk menanyakan ya tentu bisa saja. Asal jangan berkepanjangan, nanti habis waktunya. Menteri itu hanya untuk menjawab pertanyaan. Padahal banyak pekerjaan lain,” ujar pria yang kerap disapa JK itu di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (26/10).

Sejauh ini, JK memastikan pemerintah terus bekerja untuk pemadaman api dan penanganan korban asap. Untuk korban, ujarnya, baru dilakukan evakuasi sementara terutama kaum ibu dan anak-anak. Namun, JK mengatakan kondisi udara di setiap daerah terus berubah-ubah.

“Sementara evakuasi hanya untuk bayi, anak kecil, ibu-ibu. Yang lainnya, masyarakat kelihatannya banyak juga yang sudah terbiasa tapi kami tetap menyatakan ini jangka panjang berbahaya untuk kesehatan. Apalagi untuk anak-anak,” ucap JK.

Diberitakan sebelumnya, politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Desmond Junaidi Mahesa menyatakan pihaknya mendukung Fraksi Partai Golkar dan PKS untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menimbulkan kabut asap hampir sebagian wilayah Indonesia.

“Prinsipnya, Fraksi Gerindra DPR mendukung dibentuknya Pansus Asap,” kata Desmond J Mahesa, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (26/10).

Desmond berharap dukungan terhadap wacana Pansus Asap tersebut agar persoalan mendasar penyebab kabut asap bisa terungkap secara obyektif. Sebab asap itu hanya ekses dari kebijakan pemerintah masa lalu dalam mengelola hutan dan lahan.

“Jadi Pansus asap ini sebagai pintu masuk bagi DPR untuk menelusuri misalnya ada kebijakan gubernur di Kalimantan melalui Peraturan Gubernur yang didukung oleh kementerian terkait memberikan izin sebebas-bebasnya kepada siapa pun untuk mengambil lahan,” tegas anggota DPR dari daerah pemilihan Banten II itu.