Wapres Buka-bukaan soal Potensi Zakat yang Bisa Pengaruhi Ekonomi Nasional
jpnn.com - JAMBI - Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka-bukaan soal potensi zakat di Indonesia yang cukup besar.
Ma'ruf Amin menyebutkan zakat bisa menjadi pilihan instrumen untuk mengurangi ketimpangan perekonomian di Indonesia.
"Zakat, infak, dan sedekah penting sebagai salah satu instrumen menghilangkan kesenjangan karena ekonomi konvensional saat ini belum berhasil menghilangkan ketimpangan. Memang berhasil mendorong pertumbuhan, tapi belum berhasil menghilangkan ketimpangan," kata Ma'ruf di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jambi, Kamis (4/5).
Ma'ruf Amin menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jambi.
KDEKS Jambi adalah KDEKS ke-15 yang diresmikan setelah sebelumnya sudah ada di Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Bengkulu.
"(Ekonomi konvensional) berhasil mendorong pertumbuhan, tetapi tidak berhasil mendorong ketimpangan, melalui instrumen pajak belum bisa berhasil (mengurangi ketimpangan), karena itu melalui zakat, wakaf, infak dan sedekah ini yang saya kira zakat ini sangat kita rasakan," tambahnya.
Menurutnya, para pemilik harta dapat memberikan zakat, wakaf, infak dan sedekahnya, maka ketimpangan dapat dikurangi sedikit demi sedikit.
Oleh karena itu, ia meminta adanya pengembangan industri produk halal.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka-bukaan soal potensi zakat di Indonesia yang cukup besar.
- Alhamdulillah, Anggaran Kredit Investasi Padat Karya Mencapai Rp 20 Triliun
- Kabar Baik, Target KUR 2025 Naik jadi Rp 300 Triliun
- Banggar DPR RI Minta Pemerintah Menyiapkan 9 Langkah Setelah PPN 12 Persen Berlaku
- PT Akulaku Finance Indonesia Capai Kesepakatan Rp 600 Miliar dengan 3 Bank
- Hingga Kuartal III 2024, Pembiayaan Keuangan Berkelanjutan BSI Tembus Rp 62,5 Triliun
- Pengamat: Masyarakat Nantikan Tata Kelola Tambang yang Berpihak, Bukan Janji Manis