Wapres Dorong Percepatan Pembangunan PLTU Batang

"Kami berharap pembangunan PLTU Batang dapat segera dilaksanakan dan berkontribusi langsung bagi ekonomi Batang. Pemerintah Batang akan mendukung proyek ini, termasuk dalam hal pembebasan sisa lahan yang akan dilakukan oleh PLN," jelas Bupati Yoyok.

Untuk memberikan pemahaman mengenai pembebasan lahan di PLTU Batang, Pemda Batang bersama PLN dan BPN Jawa Tengah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik lahan. Terutama berkaitan dengan penerapan UU No 2 tahun 2012 mulai awal tahun 2015. Melalui kegiatan ini para pemilik lahan diberikan pemahaman mengenai proses pembebasan lahan dan risikonya  apabila belum tercapai kesepakatan.

"Pemda Batang akan berusaha dan memastikan bahwa masyarakat pemilik lahan menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan proyek ini. PLTU Batang akan menjadi penggerak ekonomi baru di Batang," kata bupati.

Sementara itu Bhimasena Power Indonesia (BPI) menyampaikan komitmen perusahaan untuk menuntaskan proyek ini sesuai kesepakatan yang telah dilakukan dengan PLN. BPI juga akan mendukung penuh langkah PLN dan pemerintah untuk segera menyelesaikan pembebasan sisa lahan di proyek PLTU Batang.

"Kami siap untuk membangun proyek ini sejalan dengan upaya pemerintah dan PLN membebaskan sisa lahan. Kami juga akan memaksimalkan potensi daerah Batang dalam pembangunan proyek PLTU ini," tegas Presiden Direktur BPI Muhammad Effendi.

PLTU Batang telah ditetapkan sebagai bagian dari proyek listrik 35 ribu MW yang menjadi program pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang harus tuntas dalam 5 tahun ke depan. Pembangunan PLTU ini menelan biaya investasi senilai US$ 4 miliar atau sekitar Rp 48 triliun.

"BPI memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah untuk segera mempercepat pembangunan proyek ini dan mengalirkan listrik bagi kebutuhan nasional. Melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan dan khususnya warga Batang, proyek ini kami harapkan dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat," jelas Effendi. (rls/sam/jpnn)