Wapres: Jangan Usir Penambang Rakyat di Bombana
Kamis, 26 Februari 2009 – 10:13 WIB
KENDARI- Pemprov Sultra dan Pemkab Bombana telah merencanakan menutup penambangan emas di Kabupaten Bombana, 17 Maret nanti. Namun, rencana menutup tambang emas Bombana dari penambang rakyat , itu tak disetujui oleh wakil presiden (Wapres) Jusuf Kalla.
Kenyataan berbagai potensi di Indonesia selama ini, seperti hutan yang ditebang pihak asing dan memberikan PPN Kilang yang dikelola tanpa kontrol yang baik, menurut Wapres, hanya menyebabkan Indonesia mendapat bagian kecil dari kekayaan tersebut.
"Itu jangan lagi terulang. Kita semua harus menjalankan ini sebaik-baiknya. Kalau rakyat menambang dengan kurang pengetahuan, bukannya diusir tapi diajar bagaimana bisa lebih baik. Undang para ahli bagaimana menambang dengan baik, bukan mengusirnya," kata Wapres Jusuf Kalla di hadapan Gubernur Nur Alam, Wagub Sultra, Saleh Lasata, para Bupati dan walikota se-Sultra serta ribuan undangan, saat memberikan pengarahan pembukaan rapat koordinasi (Rakor) singkronisasi pelaksanaan Bahteramas di Ex Arena MTQ, Rabu (25/2).
Menurut Wapres, kalau masyarakat kekurangan modal, pemerintah harusnya mengumpulkan mereka untuk berkoperasi, dan memanggil bank untuk membiayainya. Kalau melanggar lingkungan hidup, maka pemerintah harus mengajari agar masyarakat tidak melanggar lingkungan hidup.
KENDARI- Pemprov Sultra dan Pemkab Bombana telah merencanakan menutup penambangan emas di Kabupaten Bombana, 17 Maret nanti. Namun, rencana menutup
BERITA TERKAIT
- Tuntut Dijadikan PPPK Penuh Waktu, Ribuan Honorer R2 & R3 Kota Kendari Gelar Demonstrasi
- Anak-anak Ceria Menyambut Banjir Semarang, Berenang & Belajar di Rumah
- Soal Kelangkaan Elpiji 3 Kg di Bandung, Pj Wali Kota Buka Suara
- Bus Milik Pemkab Cianjur Terguling di Cikidang, Belasan Orang Luka
- Tertimbun Tanah Longsor, Seorang Warga di Bima Ditemukan Meninggal Dunia
- Gelar Aksi Damai, Honorer di Mukomuko Tolak Dijadikan PPPK Paruh Waktu