Wapres Kawal Kurikulum Baru

jpnn.com - JAKARTA - Perubahan kurikulum dalam Kurikulum 2013 menjadi perhatian Wakil Presiden (Wapres) Boediono. Menurut Boediono, perubahan kurikulum tersebut mungkin hanya merupakan salah satu langkah kecil dalam proses transformasi pendidik di tanah air.

Namun, implementasi kurikulum 2013 juga memiliki pertaruhan yang besar, jika implementasinya justru membebani pemerintah yang akan datang.
   
"Kita ingin mewariskan sesuatu yang jalan, tinggal dilanjutkan, diubah sana-sini, tapi jalan sehingga ada kontinuitas dari pemerintahan yang lama hingga ke pemerintahan yang baru," kata Wapres Boediono saat membuka peserta Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 di Hotel Sahid Jaya, kemarin (6/3).
 
Untuk itu, Boediono pun menginstruksikan agar Kemendikbud, bisa mengambil tanggung jawab implementasi Kurikulum 2013 secara nasional menyeluruh pada tahun 2014 ini. Pihaknya pun berharap pelaksanaan Kurikulum 2013 bisa mewariskan hal baik bagi pemerintahan selanjutnya.

"Bila kita gagal melihat kebutuhan untuk menerapkan Kurikulum 2013 saat ini, maka kita akan kehilangan waktu dalam menyiapkan generasi mendatang," ujar Boediono.
    
Terkait Rembuk Nasional Kemdikbud 2014, Mantan Gubernur Bank Indonesia itu pun meminta agar forum tersebut mampu mengkaji dan mengawal pelaksanaan Kurikulum 2013 secara menyeluruh.

Sebab, persoalan di lapangan sangat banyak karena banyaknya variasi di berbagai daerah, mulai dari segi geografis, dari segi budaya, hingga dari segi awal dimulainya pendidikan. Karena itu, Boediono menginginkan agar semua pihak yang hadir di Rembuk Nasional Kemdikbud, dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, mengawal proses implementasi Kurikulum 2013 tersebut.

"Peran para kepala dinas di daerah sangat penting karena para kepala dinas harus mampu mengawasi dan memecahkan masalah di lapangan," tuturnya.

Mantan Menko Perekonomian itu juga berharap Rembuk Nasional mampu menghasilkan pedoman yang kongkrit bagi para kepala dinas untuk mengimplementasi Kurikulum 2013. Pedoman tersebut hendaknya mencakup serangkaian petunjuk dan koreksi bila ada masalah.

Boediono mengingatkan bahwa proses transformasi manusia adalah sasaran akhir dari pembangunan dan cita-cita konstitusi Indonesia. Suatu negara membangun ekonominya bukan untuk menghasilkan mall atau infrastruktur sebagai tujuan akhir.