Wapres Kawal Kurikulum Baru

"Muaranya adalah manusia-manusia Indonesia yang tentu saja meningkat kesejahteraannya, tapi juga menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang utuh," katanya.
   
Mengutip ucapan Aristoteles 2500 tahun yang lalu, Boediono mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa tergantung pada kesuksesan bangsa itu dalam mendidik kaum mudanya. Dia juga mengingatkan dalil sejarah bahwa suatu bangsa baru akan maju bila generasi yang menggantikan adalah generasi yang lebih baik dari yang digantikan.

"Apabila generasi yang mengganti lebih buruk, maka akan ada proses di mana bangsa itu akan runtuh," ujarnya.
    
Sebagai penutup, Boediono mengingatkan kembali akan potensi penggunaan teknologi dalam upaya memeratakan akses dan kualitas pendidikan semaksimal mungkin. Saat ini, telah ada teknologi yang cepat dengan kualitas yang memadai yang bisa diakses dengan cepat demi membantu proses tersebut.

"Tidak harus menunggu pelatihan guru. Dengan situasi darurat sekarang, kenapa tidak memanfaatkan teknologi yang sudah mapan," imbuhnya.
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh merasakan bahwa arahan Wapres Boediono itu seperti instruksi. "Beliau mengatakan jika terlambat satu tahun saja, kerugiannya besar sakali," paparnya.

Untuk itu dalam Rembuknas ini, persiapan kelanjutan implementasi Kurikulum 2013 dibahas hingga urusan teknis. Seperti persiapan buku, guru, dan sebagainya.
 
Nuh menjelaskan ada laporan bahwa data siswa di daerah dengan di pusat berbeda. Dia menganggap kondisi ini masih wajar, apalagi perbedaannya tidak sampai belasan.

Menurutnya perbedaan ini muncul karena yang dipakai Kemendikbud adalah asumsi murid baru. Biasanya murid baru baru masuk pertengahan tahun, sedangkan acuan datanya harus dibuat jauh sebelumnya saat pembahasan ABPN.
 
Menteri asal Surabaya itu juga mengatakan, ada laporan kepala dinas tidak paham soal kurikulum baru. Lagi-lagi dia masih mentoleransinya. Sebab menurut Nuh, banyak kepala dinas pendidikan yang baru saja dilantik.

Selain itu juga banyak kepala dinas yang sebelumnya ada di satua kerja perangkat daerah (SKPD) lain. "Ada kepala dinas pendidikan yang sebelumnya kepala Satpol PP. itu realitas," papar dia. (ken/wan)