Wapres Minta Bentuk Desk Papua

JAKARTA - Wakil Presiden Boediono meminta Kementerian Lembaga (KL) membentuk desk Papua yang terdiri dari para pejabat yang fokus dalam percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.  Itu dilakukan supaya koordinasi antar Kementerian dan Lembaga dapat berjalan dengan baik.

"Desk Papua tidak harus besar, bisa terdiri dari tiga sampai lima pejabat saja, namun tugas mereka hanya terfokus pada mengkoordinasikan langkah-langkah KL dengan UP4B, tanpa terganggu oleh tugas-tugas lainnya. Desk Papua itu nantinya yang akan bekerjasama dengan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat)," ujar Wapres saat membuka rapat pleno UP4B dikantornya kemarin.

Wapres meminta seluruh Kementerian dan Lembaga pemerintah mendukung pendekatan baru yang dicanangkan pemerintah. Dukungan itu berupa kerelaan untuk berkoordinasi dalam menyusun serta menjalankan rencana aksi dan program pembangunan di dua provinsi paling timur Indonesia itu. "Saya ingin dukungan ini menjadi komitmen Saudara-Saudara sekalian. Apa pun rencana itu, perlu kita koordinasikan secara lengkap," tukasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah membentuk UP4B melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2011 yang bertugas mengkoordinasikan program-program dan kebijakan di Papua dan Papua Barat agar mencapai hasil maksimal. UP4B harus mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif yang mengutamakan pendekatan kesejahteraan. "Selama tiga tahun ke depan, mari kita berikan ruang bagi UP4B untuk melakukan fungsinya secara penuh," tukasnya.