Wapres Minta Bentuk Desk Papua

Menurut Wapres, pemerintah telah mulai menjalankan pendekatan baru di Papua dan Papua Barat. Dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat bukan lagi sekadar membangun jalan atau memperbaiki sekolah, tetapi juga harus berjalan seimbang dengan perbaikan rasa aman dan adil di kalangan masyarakat. "Ini harus menjadi satu paket yang akan kita kerjakan," tuturnya.

Sesuai Perpres 65/2011, masa kerja UP4B berakhir pada 2014 mendatang. Oleh karena itu, kata Wapres, UP4B harus segera bekerja bersama-sama dengan Bappenas serta kementerian dan lembaga dalam melakukan seleksi rencana aksi dan program maupun untuk mengkoordinasikan kegiatan di lapangan. "Kontribusi masing-masing kementerian dan lembaga sangat bergantung pada kerelaan untuk menyerahkan koordinasi," tutur Wapres.

Ketua UP4B, Bambang Darmono menyampaikan bahwa UP4B menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan sosial ekonomi, pendekatan sosial politik dan budaya, dan pendekatan berbasis kawasan. "Kita menyusun program-program yang dapat memberikan hasil yang nyata dalam waktu singkat. Aksi itu juga harus sinkron dengan Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)," cetusnya.

Sebagai contoh, beberapa rencana itu antara lain, pengembangan peternakan babi di Kawasan Pegunungan Tengah yang bisa menghasilkan 1,5 juta ekor babi per tahun, peningkatan industri pengolahan sagu rakyat dengan target 1.000 Kepala Keluarga (KK) pada akhir 2012. "Pelayanan pendidikan gratis yang selama ini sudah berlaku wajib belajar sembilan tahun di Papua, juga akan ditingkatkan hingga SMU dengan sasaran menjangkau seluruh distrik dan kampong," tegasnya.