Wapres Minta Kada Pelopori Reformasi Birokrasi Pemda

Seluruh kementerian/lembaga (K/L) juga diwajibkan melaporkan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) online. Hingga saat ini sudah 64 K/Lyang masuk dalam pipeline PMPRB melalui pelaporan sistem online.

"Sambil menyelesaikan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi K/L, pemerintah berketetapan hati untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Realisasinya dilakukan melalui metode pilot project, dengan harapan bisa menjadi model bagi daerah lain di sekitarnya," terangnya.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, pihaknya mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. "Pemda umumnya melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka dapat segera dilaksanakan dan memberikan dampak strategis terhadap perubahan sektor lainnya," tandasnya. (Esy/jpnn)