Warga Ancam Gunakan Hukum Rimba

Dari kesepakatan itu, akhirnya November, pelimpahan pengukuran dari BPN RI ke BPN provinsi. Terakhir, Asiatic minta ditunda.

"Perusahaan selalu berdalih. Dan terakhir dengan dalih manajemen baru. Ini sama saja perusahaan tidak menghargai pemerintah. Yang berkuasa perusahaan atau pemerintah. Termasuk aparat yang juga turut ikut menyepakati sudah tak dianggap oleh perusahaan,"jelasnya.

"Kalau mediasi ulang, kami menolak. Karena kesepakatan sudah ada. Kami tidak mau ada dialog lagi," imbuhnya.

Kepala suku SAD 113 Abas Subuk menegaskan pihaknya menganggap PT Asiatic sudah keterlaluan. Jika pemerintah tak segera mencabut izin Asiatic, dia mengancam akan melakukan hukum rimba.