Warga Antivaksin Gugat Aturan Sertifikat Vaksin ke Pengadilan, Begini Hasilnya
jpnn.com, AMSTERDAM - Pengadilan Belanda pada Rabu menolak seruan untuk membatalkan pemberlakuan sertifikat vaksin yang wajib ditunjukkan ketika orang akan memasuki restoran, bar, museum, teater, dan sarana publik lainnya di Belanda.
Pengadilan di Den Haag mengatakan pemerintah berhak meminta bukti vaksinasi COVID-19 atau hasil tes negatif COVID-19 terbaru untuk membatasi penularan virus corona, saat sebagian besar pembatasan sosial dihapus pada September.
Pengadilan mengatakan pemerintah secara gamblang meyakinkan bahwa orang-orang yang tidak divaksin berisiko tinggi terinfeksi virus corona dan menginfeksi orang lain.
Pengadilan menolak klaim dari pihak-pihak yang keberatan yang menyebutkan bahwa aturan tersebut mendiskriminasi orang-orang yang tidak mau atau tidak dapat disuntik vaksin.
"Sejauh ini, tidak jelas apakah ada perbedaan dalam perlakuan, tanpa alasan yang objektif, yang masuk akal," kata pengadilan.
Pemerintah meluncurkan pemberlakuan pas corona pada akhir September, meski muncul penentangan kuat di parlemen.
Perdana Menteri Mark Rutte menyebutkan surat keterangan tersebut diperlukan untuk mencegah gelombang infeksi baru.
Tempat kerja tidak termasuk dalam skema tersebut.
Pihak-pihak yang keberatan dengan sertifikat vaksin menilai aturan tersebut mendiskriminasi orang-orang yang tidak mau atau tidak dapat disuntik vaksin.
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Kata Tijjani Reijnders Soal Keputusan Eliano Memilih Timnas Indonesia Dibanding Belanda
- Tembus Kerupuk
- Bea Cukai Kawal Ekspor Kopi Papua ke Jepang & Belanda
- Hasil UEFA Nations League: Jerman Menang Atas Bosnia, Belanda vs Hungaria Berakhir Imbang