Warga Asal Indonesia di Melbourne Anggap Pemerintah Setempat Gagal Tangani COVID-19
Dari tanggal 13 hingga 31 Mei, Victoria hanya mencatat 18 juta 'check-in', sementara aplikasi pelacakan kontak NSW memiliki 50,6 juta jumlah 'check-in'.
Sementara itu, aplikasi pelacakan kontak di Queensland mencatat 45 juta 'check-in' dari akhir Februari hingga bulan Mei.
Mulai hari ini (04/06), semua bisnis di Victoria harus memastikan pengunjungnya memindai kode QR pelacakan, agar tidak dijatuhkan hukuman denda mencapai A$1,652 (Rp18 juta).
Karena diberlakukannya 'lockdown', beberapa tempat seperti salon, bioskop, taman hiburan terpaksa harus tutup, dan jumlah orang di pasar swalayan pun dibatasi.
Akibatnya, kesempatan kerja pun hilang bagi beberapa warga Melbourne, khususnya para pekerja lepas atau kasual.
Meski termasuk dalam golongan 'essential worker' atau pekerja di sektor penting, Harry memiliki kekhawatiran lain terkait situasi warga lainnya di tengah 'lockdown'.
"Saya tetap kerja normal, kerja di lapangan, secara umum tidak terpengaruh baik secara income [pendapatan] atau pekerjaan," ujarnya kepada Natasya Salim dari ABC.
"Tapi kasihan mereka-mereka yang small business [memiliki bisnis kecil], kerja di hospitality [perhotelan], itu kasihan sekali," katanya.
Bagi sebagian warga Indonesia di Victoria, lockdown keempat membuka mata mereka akan kegagalan pemerintah setempat
- Kabar Australia: Sejumlah Hal yang Berubah di Negeri Kangguru pada 2025
- Misinformasi Soal Kenaikan PPN Dikhawatirkan Malah Bisa Menaikkan Harga
- Dunia Hari Ini: Mantan Menhan Israel Mengundurkan Diri dari Parlemen
- Dunia Hari Ini: Pemerintah Korea Selatan Perintahkan Periksa Semua Sistem Pesawat
- Jakarta Punya Masalah Kucing Liar, Penuntasannya Dilakukan Diam-diam
- Dunia Hari Ini: Ada Banyak Pertanyaan Soal Kecelakaan Pesawat Jeju Air