Warga Dayak Tuntut Kaharingan Jadi Agama Resmi

BANJARMASIN - Tuntutan dari umat Kaharingan Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) agar Kaharingan menjadi agama resmi di sana belum mendapat respon yang jelas oleh Kementerian Agama Wilayah Kalsel. Alasannya, wewenang memutuskan masalah tersebut ada pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah berjanji segera memfasilitasi sesuai aturan yang berlaku.

 

"Kami dari Kemenag Kalsel sangat menghormati semua hak warga negara, termasuk masalah keyakinan seperti yang terjadi di HST ini. Pemerintah daerah harus memfasilitasi, dan umat Kaharingan hendaknya memenuhi persyaratan yang sudah ada," kata Hidayat, Humas Kanwil Kemenag Kalsel kepada Radar Banjarmasin (JPNN Grup).

Menurutnya, tuntutan dari umat Kaharingan HST mestinya mendapat respon cepat. Namun sesuai dengan prosedur yang ada. Selama ini, agama yang diakui di Indonesia ada enam. Untuk menambah agama yang diakui sudah barang tentu adalah wewenang pemerintah pusat. "Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyerap aspirasi. Ini akan diproses sesuai aturan," ujarnya lagi.

Sementara itu, Komisi IV DPRD Kalsel menganggap masalah ini sangat sensitif, sehingga pemerintah daerah setempat harus mampu menyerap aspirasi dengan baik, dan duduk bersama dengan umat Kaharingan di kabupaten HST.