Warga Depok Positif Corona, Pemerintah Diminta Ikuti Langkah Arab Saudi
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan temuan dua warga Kota Depok, Jawa Barat yang positif terkena virus Corona.
Ia khawatir temuan ini akan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi agar masyarakat tetap tenang dan tetap bisa menjaga lingkungannya agar tidak terjangkit.
“Kemarin-kemarin, pemerintah menyatakan belum menemukan. Pekerjaan pemerintah tentu akan menjadi lebih banyak. Termasuk bagaimana menenangkan masyarakat sekaligus melakukan sosialisasi massif agar mereka terhindar dari virus berbahaya itu," kata Saleh kepada jpnn.com, Senin (2/3).
Selain itu, pemerintah diminta untuk bersungguh-sungguh melakukan perawatan kepada dua orang yang terjangkit. Hal itu untuk membuktikan kalau Indonesia mampu merawat dan menyembuhkan mereka.
“Pemerintah kita kan selalu menyebut sudah siap untuk menghadapi virus ini. Bahkan, katanya, alat-alat yang dimiliki sudah berstandar WHO. Sekarang saatnya membuktikan kalau alat dan para ahli kita mampu bekerja secara optimal," katanya.
Di lain pihak, pemerintah diminta menjaga pintu-pintu masuk ke Indonesia. Sebab, penyebaran virus ini ternyata dibawa oleh orang asing yang datang ke Jakarta.
“Negara lain juga melakukan penjagaan ketat. Bahkan Arab Saudi pun sudah melarang penduduk negara-negara tertentu untuk umrah. Semestinya, Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama," kata politikus PAN ini menyarankan.
Saleh juga mengaku mendapat komplain di media sosial terkait tidak maksimalnya pengawasan dan pengecekan terhadap lalu lintas orang di bandara-bandara.
Pemerintah perlu mengantisipasi agar masyarakat tetap tenang dan tetap bisa menjaga lingkungannya agar tidak terjangkit.
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas