JPNN.com 
Warga Desak Kejagung Proses Temuan BPK terkait Dugaan Pemborosan Anggaran Rumah Dinas DPRD OKU
Dia berharap agar Kejaksaan Agung segera memerintahkan Kepala Kejari OKU untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan hasil temuan BPK itu.
Sementara itu di OKU, terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh Ormas Himpunan Masyarakat Untuk Kabupaten OKU (HIMAU OKU).
Koordinator Aksi Noven Ramadhan yang juga selaku Ketua Himau OKU ketika melakukan orasinya menuntut bahwa patut diduga pemborosan anggaran tunjangan rumah dinas dan transportasi yang menurut aturan sesuai audit BPK dapat tidak dikembalikan.
Padahal dana kelebihan anggaran tersebut sudah harus dikembalikan paling lambat pada bulan Desember tahun 2022 lalu.
Ketua Aksi Damai Noven Ramadhan terkait dugaan Pemborosan Anggaran di DPRD OKU melalui orasinya menyampaikan bahwa terkait adanya dugaan pemborosan anggaran di DPRD Kabupaten OKU telah menjadi sorotan di kalangan masyarakat, sementara kondisi masyarakat sedang mengalami kesulitan.(ray/jpnn)
Warga OKU Sumsel meminta Kejagung segera melakukan proses hukum terkait hasil temuan audit BPK mengenai dugaan pemborosan tunjangan rumah dinas DPRD OKU.
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
- Kebijakan Tom Lembong Impor Gula Sesuai Kepmenperindag 572, Tak Bisa Dipidana
- Sahroni Desak Kejagung Sikat Semua yang Terlibat Kasus Ronald Tannur hingga Tingkat MA
- Dukungan Bebaskan Tom Lembong Terus Mengalir, Kejagung Dianggap Ugal-ugalan
- Tak Ada Kerugian Negara, Kubu Tom Lembong Serahkan Bukti Laporan BPK ke Hakim
- Pakar Sebut Penetapan Tersangka Tom Lembong Prematur, Tidak Sah, dan Lecehkan Hukum
- Mahasiswa Demo di Kejagung, Desak Presiden Prabowo Tindak Jaksa Nakal
