Warga Desak Kejagung Proses Temuan BPK terkait Dugaan Pemborosan Anggaran Rumah Dinas DPRD OKU

Dia berharap agar Kejaksaan Agung segera memerintahkan Kepala Kejari OKU untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan hasil temuan BPK itu.
Sementara itu di OKU, terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh Ormas Himpunan Masyarakat Untuk Kabupaten OKU (HIMAU OKU).
Koordinator Aksi Noven Ramadhan yang juga selaku Ketua Himau OKU ketika melakukan orasinya menuntut bahwa patut diduga pemborosan anggaran tunjangan rumah dinas dan transportasi yang menurut aturan sesuai audit BPK dapat tidak dikembalikan.
Padahal dana kelebihan anggaran tersebut sudah harus dikembalikan paling lambat pada bulan Desember tahun 2022 lalu.
Ketua Aksi Damai Noven Ramadhan terkait dugaan Pemborosan Anggaran di DPRD OKU melalui orasinya menyampaikan bahwa terkait adanya dugaan pemborosan anggaran di DPRD Kabupaten OKU telah menjadi sorotan di kalangan masyarakat, sementara kondisi masyarakat sedang mengalami kesulitan.(ray/jpnn)
Warga OKU Sumsel meminta Kejagung segera melakukan proses hukum terkait hasil temuan audit BPK mengenai dugaan pemborosan tunjangan rumah dinas DPRD OKU.
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
- MAKI Desak Kejagung Periksa Broker Minyak dan 5 Perusahaan Pengangkut
- Pramono Anung Datangi KPK, Sampaikan Permintaan
- Ketum GPA Minta Kejagung Transparan soal Duit Sitaan Kasus Duta Palma
- Sahroni Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi Rp 8,3 T di PT Pupuk Indonesia
- Kejagung Disarankan Waspadai Perlawanan Koruptor
- Penampakan Uang Korupsi Oknum DPRD OKU yang Disita KPK