JPNN.com 
Warga Desak KPU Sumsel Laksanakan Putusan MA
Seharusnya ketika SK dinyatakan tidak sah dalam kasasi di MA, KPU Sumsel sudah harus melaksanakan putusan MA. Yusuf Amir juga mengatakan tembusan akan disampaikan pada KPU RI.
Totok, warga Muba lainnya, mengaku dia termasuk orang yang mendemo atas tindakan Rustams cs yang dinilai menghilangkan hak orang lain untuk menjadi anggota DPRD Muba.
Namun, dia juga menyoal jika pilkada Muba bakal bermasalah lantaran cacat hukum.
“Harus ada jalan terbaik. Supaya jangan sampai biaya miliaran rupiah menjadi sia sia lantaran bermasalah secara hukum,” katanya seperti diberitakan Sumatera Ekspress (Jawa Pos Group) hari ini.
Pilkada Muba sebut dia, harus tetap dikawal. Terlebih di Sumsel, pilkada Muba menjadi barometer sebagai satu satunya pilkada di Sumsel.
Alexander Abdullah SH mengatakan KPU Sumsel memberhentikan komisioner KPUD Muba Rustam cs karena adanya putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Putusan itu bersifat final dan mengikat bagi KPU Sumsel.
“KPU Sumsel sudah harus melaksanakan putusan dalam waktu 7 hari,” katanya. Jika tidak dilaksanakan maka malah akan berdampak kepada komisioner KPU Sumsel. (bis/ray/jpnn)
PALEMBANG – Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyebutkan SK pemberhentian Rustam cs sebagai Komisioner KPUD Muba tidak sah secara hukum
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Komisi VII DPR Minta Pemerintah Pastikan Libur Nataru Aman dan Nyaman
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Merespons Pertama Kali, Ada Kata Jangan Takut
- Hasto Masih Melaksanakan Tugas Kesekjenan Sebelum KPK Mengumumkan Status Tersangka
- Soal PPN 12 Persen, Saleh PAN: Jangan Saling Menyalahkan
- Sejalan dengan Gerindra, Gemura Dukung Kenaikan PPN 12%
- Rustini Muhaimin Membantu Korban Kebakaran Kemayoran
.jpeg)
